Sejarah Dari Negara Tiongkok China
Sesudah Perang Dunia II, Perang Saudara Tiongkok di antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Kuomintang usai pada 1949 dengan faksi komunis kuasai Tiongkok Dataran dan Kuomintang memundurkan diri ke pulau Taiwan dan beberapa pulau-pulau terlepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan membangun satu negara komunis[29], tetapi tidak berusaha untuk kuasai pulau Taiwan.
Beberapa simpatisan peraturan Maoisme menjelaskan jika di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Tiongkok bisa ditegaskan untuk pertamanya kali dalam beberapa dasawarsa paling akhir, dan ada perubahan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pengajaran, yang mereka percayai sudah menolong tingkatkan standard hidup rakyat. Mereka percaya jika kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam percepat perubahan Tiongkok Pemahaman Tentang Judi bola Online 2020 dan menjernihkan kebudayaan mereka. Faksi simpatisan sangsi pada statistik dan kesaksian yang diberi berkenaan jumlah korban jiwa dan kerusakan yang lain yang karena kampanye Mao. Mereka menjelaskan jika kelaparan ini karena bencana alam; ada pula yang menyangsikan jumlah kematian karena kelaparan itu, atau berbicara jika semakin banyak orang mati sebab kelaparan atau karena diplomatis yang lain pada periode pemerintah Chiang Kai Shek (1928-1949).
Walau demikian, beberapa kritikus peraturan Mao menjelaskan jika pemerintah Mao membebankan pemantauan yang ketat pada kehidupan setiap hari rakyat, dan percaya jika kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperanan atau menyebabkan raibnya juta-an jiwa, datangkan ongkos ekonomi yang besar, dan menghancurkan peninggalan budaya Tiongkok. Lompatan Jauh ke Depan, pada terutamanya, menyusul masa kelaparan yang besar di Tiongkok yang, menurut beberapa sumber Barat dan Timur yang bisa dipercayai, menyebabkan kematian 45 juta orang dalam kurun waktu 4 tahun[30]
Sesudah ketidakberhasilan ekonomi yang menegangkan di awal 1960-an, Mao mundur dari kedudukannya selaku ketua umum Tiongkok. Tidak lama setelah itu Konferensi Rakyat Nasional mengangkat Liu Shaoqi selaku alternatif Mao. Mao masih jadi ketua partai tetapi dilepaskan dari pekerjaan ekonomi setiap hari yang dikendalikan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan yang lain yang mengawali reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao mengeluarkan Revolusi Kebudayaan, yang disaksikan beberapa lawannya selaku balasan pada pesaingnya dengan memobilisasi beberapa remaja untuk memberikan dukungan pikirannya dan singkirkan kepimpinan yang lunak pada waktu itu, tetapi oleh pendukungnya dilihat selaku satu eksperimen demokrasi langsung dan satu cara asli dalam hilangkan korupsi dan dampak jelek yang lain dari warga Tiongkok. Kerusuhan juga muncul tetapi ini selekasnya menyusut di bawah kepimpinan Zhou Enlai di mana beberapa kemampuan moderat kembali lagi mendapatkan dampaknya. Sesudah kematian Mao, Deng Xiaoping sukses mendapatkan kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing dan beberapa rekannya, Barisan Empat, yang sudah menggantikan kekuasaan negara, diamankan dan dibawa ke pengadilan.
Semenjak waktu itu, faksi pemerintahan sudah secara setahap (dan sudah banyak) melunakkan kontrol pemerintahan pada kehidupan setiap hari rakyatnya, dan sudah mengawali peralihan ekonomi Tiongkok ke arah metode berbasiskankan pasar.
Beberapa simpatisan reformasi keuangan – umumnya rakyat kelas menengah dan pengamat Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – memperlihatkan bukti berlangsungnya perubahan cepat pada ekonomi di bidang customer dan export, terbentuknya kelas menengah (terutamanya di kota pesisir di mana sejumlah besar perubahan industri dipusatkan) yang sekarang adalah 15% dari komunitas, standard hidup yang semakin tinggi (dipertunjukkan lewat kenaikan cepat pada GDP per kapita, berbelanja customer, prediksi usia, prosentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan individu yang lebih luas untuk warga biasa.
Beberapa pengkritik reformasi ekonomi memperlihatkan bukti jika proses reformasi sudah membuat ketimpangan kekayaan, pencemaran lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang bertambah karena PHK di perusahaan negara yang tidak efektif, dan sudah mengenalkan dampak budaya yang kurang diterima. Mengakibatkan mereka yakin jika budaya Tiongkok sudah dikorupsi, rakyat miskin makin miskin dan terpisah, dan kestabilan sosial negara makin terancam.
Walau ada keluasan pada kapitalisme, Partai Komunis Tiongkok masih berkuasa dan sudah menjaga peraturan yang mengungkung pada kumpulan-kumpulan yang dipandang beresiko, seperti Falun Gong dan pergerakan separatis di Tibet. Simpatisan peraturan ini mengatakan jika peraturan ini jaga kestabilan dalam satu warga yang terpecah oleh ketidaksamaan kelas dan perseteruan, yang tidak memiliki riwayat keterlibatan khalayak, dan hukum yang terbatas. Beberapa pengkritik menjelaskan jika peraturan ini menyalahi hak asasi manusia yang diketahui komune internasional, dan mereka mengakui hal itu menyebabkan terbentuknya satu negara polisi, yang memunculkan rasa takut.
Tiongkok adopsi konstitusi pada 4 Desember 1982 yang dipakai sampai sekarang.
